WALHI DESAK PEMPROV SULTENG TUNTUT PT KSG

No comment 222 views
banner 160x600

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: berita/index.php

Line Number: 88

Backtrace:

File: /home/u4402709/public_html/faktasulteng_com/application/views/gadis/berita/index.php
Line: 88
Function: _error_handler

File: /home/u4402709/public_html/faktasulteng_com/application/controllers/Content.php
Line: 214
Function: view

File: /home/u4402709/public_html/faktasulteng_com/index.php
Line: 294
Function: require_once


Women face

Palu, faktasulteng.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Rabu (13/9/17) siang mengadakan aksi mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah untuk mengambil tindakan serius terkait izin PT. Kirana Sinar Gemilang (KSG)/THA grup di wilayah desa Po`ona dan desa Mandula kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Aksi yang dilakukan di depan kantor DPRD provinsi dan di depan kantor Gubernur Sulteng ini setidaknya dihadir 30 Massa Aksi dari Walhi.


Dalam orasinya, Epen selaku Korlap mengungkapkan PT.KSG sendiri beroperasi pada tahun 2007 dimana awal keberadaan Koorporasi sawit ini di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. “Keberadaan PT.KSG justru malah meninggalkan berbagai macam masalah yang belum mendapatkan jalan keluar hingga saat ini” Ungkap Epen.

Selain itu massa aksi yg dipimpim Epen menguraikan masalah yang terjadi yang ada di PT.KSG yakni soal daftar nama calon petani plasma yang daftar nama-nama tersebut di terbitkan melalui surat keputusan Bupati Morowali Utara dengan nomor surat 188.45/KEP-B-MU/0882/V/2016, dimana nama-nama yang diusulkan tersebut tanpa melalui tahap-tahap yang seharusnya.

Selain itu PT KSG tidak membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas terutama tokoh-tokoh masyarakat yang di anggap mempuni.

Massa juga dalam tuntutannya  mengindikasi adanya pelanggaran undang-undang oleh PT KSG No.41 tahnun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana dalam perkebunan tersebut terdapat penanaman sawit di bantaran sungai, padahal sungai tersebut menjadi salah satu sumber bagi kehidupan masyarakat.

Selain itu, mereka juga menduga ada kerja di balik meja yang di ambil secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu untuk memuluskan jalan bagi beroperasinya PT KSG tanpa melibatkan masyarakat setempat.

Bunga Elim Somba selaku PLT kepala dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menemui massa aksi mengatakan akan membicarakan masalah ini dengan Gubernur, Bupati dan Camat. “Pada hari selasa tanggal 19 itu kita akan ada rapat kerja antara Gubernur, Bupati dan Camat, kami akan sosialisasikan tentang masalah yang ada di Po`ona” Ungkapnya di depan Massa aksi yang memadati kantor Gubernur Sulawesi Tengah.(WW)