Soal MD3, Badko HMI Sulteng harap MK bisa Adil

No comment 439 views
banner 160x600
Women faceKetua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Sulawesi Tengah, Muh Siddiq Djatola Djampagau. (Faktasulteng/Foto: Istimewa)

Palu, Faktasulteng.com- Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Sulawesi Tengah Muh Siddiq Djatola Djampagau menolak hasil revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Senin (19/02/2018).

Baca Juga: Inilah Perolehan Suara Djarot - Sihar pada Quick Count Pilgub Sumut 2018
Baca Juga: LKPI-Starpol: Capai 24.627 Suara, TAHAJUD Unggul di Pilkada Morowali

Menurutnya pasal 122 huruf k undang-undang MD3 bertentangan dengan prinsip keterwakilan rakyat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 122 huruf k undang-undang MD3 menyebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan dapat melaporkan orang, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR ke kepolisian.

“DPR seolah anti kritik, seharusnya DPR tidak boleh seperti itu, karena aspirasi masyarakat akan berhubungan soal kritik yang lahir dari kebijakan-kebijakan oleh mereka yang memegang jabatan, tidak terkecuali DPR,” ungkap Ketua Badko HMI Sulteng.

Ia juga menjelaskan seharusnya DPR mau mendengarkan kritik, karena dengan adanya kritik, berarti ada yang salah dengan DPR. “Kalau DPR memanggil paksa masyarakat karena kritik, ini justru menjatuhkan marwah DPR, kok wakil rakyat tidak mau mendengarkan kritik dari rakyatnya sendiri,” jelasnya.

Siddiq berharap ketika Mahkamah Konstitusi menguji pasal 122 huruf k undang-undang MD3, benar-benar memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menurutnya hanya Mahkamah Konstitusi satu-satunya lembaga negara negara yang dapat membatalkan pasal 122 huruf k undang-undang MD3 sebagai pengawal konstitusi. (man)