Pertahankan WTP, Pemprov Sulteng Sosialisasi SOP Utang-Piutang

Women face

Palu, Faktasulteng.com – Pemprov Sulteng menggelar Sosialisasi Pergub No 45 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Piutang dan Pergub No 46 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Utang sebagai upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H Mohammad Hidayat Lamakarate M.Si, menyampaikan bahwa pemberian  opini WTP ini merupakan suatu Prestasi. "Pemberian Opini WTP ini tentunya capaian prestasi, yang tidak lepas dari dukungan semua pihak dan keseriusan dari Aparatur Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Suawesi Tengah" Ungkap Hidayat.

”Untuk itu, prestasi yang kita raih dalam pengelolaan keuangan, terutama penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, harus di pertahankan, dengan mengambil langkah kongkrit, berupa memenuhi persyaratan dan indikator-indikator yang diwajibkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, seperti pencatatan, pengakuan, penilaian dan penyajian piutang dan utang secara wajar”, Tambahnya, Selasa (5/9/17).

Hidayat, menegaskan, dibutuhkan sebuah regulasi yang mengatur secara akrual, mengenai pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut, atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi (piutang), dan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban (utang), terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara /daerah atau entitas pelaporan.

”Pengelolaan piutang dan utang, telah diatur dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, namun hal ini belum memadai secara teknis tentang piutang dan utang, sehingga dibutuhkan regulasi berupa peraturan gubernur, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan  Kantor Jasa Akuntansi-Ridwan, untuk menyusun Pergub dimaksud serta harus di sosialisasikan,” jelas Hidayat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada selasa, 5 September 2017 di Aula Pogombo ini juga dihadiri Asisten Administrasi Umum dan Organisasi, Mulyono, SE., MM, Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Asset, Eda Nur Ely, SE, Kepala Kantor Jasa Akuntansi-Ridwan, Prof. Dr. Ridwan, M.Si serta pejabat terkait lainnya.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. (Lik)