Melirik Pemilu LUBER & JURDIL Dalam Bingkai Demokrasi

No comment 1129 views
banner 160x600
Women faceFirmansyah A. Pamentar

Oleh : Firmansyah A. Pamentar

Ketua Bidang Internal BADKO HMI Sulawesi Tengah

Palu, Faktasulteng.com- Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memilki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Istilah demokrasi dari penggalan kata Yunani “Demos” yang berarti “Rakyat” dan kata “Kratos” atau “Cratein” yang berarti “Pemerintahan”. Sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. (Munir Fuady:2010)

Baca Juga: Aci The Box, Single Baru buat Palu dan Sekitarnya
Baca Juga: Ada Potensi Listrik Terbarukan, Fenomena Banjir Rob di Tompe?

Secara umum yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik maupun melalu wakil-wakilnya yang telah di pilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, bukan di dasarkan pada kepentingan golongan. Tak asing bagi pengkaji demokrasi ketika mendengar istilah seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln yang cukup populer : From the peole, by the people, to the people. Bahwa demokrasi adalah pemerintahan suatu negara yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa secara konstitusional mengisyaratkan sesungguhnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan pada orang perorangan. Selanjutnya kekuasaan itu diserahkan pada wakil-wakil rakyat (lembaga perwakilan) untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang telah di kehendaki bersama atau yang sering kita kenal sebagai mandat representatif. Konsekuensi adanya ketentuan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, maka perlu untuk membentuk sebuah sistem atau formulasi agar keberadaan kehendak rakyat tidak tercederai oleh negara, yakni melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Impelementasi adanya kekuasaan tertinggi itu dijelaskan dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang khusus diberi judul Pemilihan Umum: Pasal 22E Ayat (1) “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Penjelasan tentang pemilu yang dimaksud adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Suatu Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang berhasil jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas pemilu Luber dan Jurdil. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia terkait dengan cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan atau dengan cara-cara pemberian materi dalam bentuk uang (money politic), dan secara rahasia. Asas jujur mengandung arti bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakilnya yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Asas adil adalah perlakukan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskrikiminasi terhadap peserta pemilu atau pemilih tertentu.

Menurut Jenedjri M. Gaffar, asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan Pemilu. Sementara Menurut Jimly Asshiddiqie, asas Luber menyangkut sifat objektif yang harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya. Sedangkan asas Jurdil terutama terkait dengan sifat subjektif penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang harus bertindak Jujur dan Adil. (man)