Gubernur Longki Mengadu Soal WNA Di Sulteng Pada Kementrian Hukum dan Ham

banner 160x600

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: berita/index.php

Line Number: 88

Backtrace:

File: /home/u4402709/public_html/faktasulteng_com/application/views/gadis/berita/index.php
Line: 88
Function: _error_handler

File: /home/u4402709/public_html/faktasulteng_com/application/controllers/Content.php
Line: 214
Function: view

File: /home/u4402709/public_html/faktasulteng_com/index.php
Line: 294
Function: require_once


Women face

Palu, Faktasulteng.com - Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) menggelar Konferensi Nasional KE-IV di IT Centre Universitas Tadulako dengan tema “Menggagas Unifikasi Hukum Acara Nasional” pada Selasa, 12 September 2017. Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola M.Si yang hadir dalam kegiatan tersebut pada sambutannya mengemukakan agar Wadah ini tentunya dapat secara aktif membantu meningkatkan penyebaran pendidikan hukum dan kualitas sumber daya manusia.

 

"untuk menyikapi perkembangan dunia pendidikan Hukum, khususnya hukum acara perdata, baik secara teoritis maupun praktis perlu dibangun suatu wadah yang bertujuan membangun dan mengembangkan pendidikan hukum yang berkeadilan dan humanis", Ungkap Longki Djanggola, Selasa, (12/9/17).

 

Gubernur juga mengapresiasi Visi dari ADHAPER yang ingin menjadikan dosen hukum acara perdata yang professional dan dinamis, serta Misinya melakukan pertukaran informasi dan database sesama anggota dan pihak lain yang tidak mengikat, juga melakukan pembinaan serta pemberdayaan anggotanya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar hukum acara perdata, secara akademik sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan dunia hukum acara perdata di Indonesia.

 

Pada kesempatan itu juga hadir Kementrian Hukum dan Ham yang diwakili oleh Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, Dr Ronny Sompie sekaligus membuka acara secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong. Kesempatan ini dimanfaatkan Gubernur untuk berbagi dengan Dirjen Kemenkum HAM terkait banyaknya WNA yang masuk ke Sulawesi Tengah.

 

Gubernur mengatakan WNA tersebut ada yang berstatus sebagai pekerja, seperti WNA Cina yang sudah banyak masuk ke Morowali, WNA Korea & Jepang yang masuk ke Banggai serta WNA dari seluruh penjuru dunia yang masuk ke Tojo Una-una untuk berwisata.

 

Persoalan WNA tersebut, Gubernur ingin memastikan bahwa kehadiran mereka tidak menimbulkan berbagai macam persoalan. "Pemerintah khwatir akan adanya indikasi penyelundupan hal-hal negatif seperti narkotika dan kelompok-kelompok yang ingin mengacau di Sulawesi Tengah". Ungkapnya.

 

Untuk itu Gubernur berharap Dirjen migrasi  membuka pos-pos migrasi di tempat-tempat yang disebutkan diatas agar proses pemantauan bisa lebih intensif. Menutup seluruh rangkaian acara, Gubernur berkesempatan melakukan penandatanganan Launching buku journal TARLEV (Tadulako Law Review) bersama Dirjen Kemenkum HAM. (Lik)